Bogor//Dunia pers kembali mendapat tamparan keras. Sejumlah jurnalis yang tengah menjalankan tugas peliputan proyek pembangunan Jalan Bojonggede–Kemang (Bomang) senilai Rp 31,5 miliar di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, justru menjadi korban pengeroyokan oleh pekerja proyek dari PT Trimanunggal Jaya, pemenang tender resmi.
Insiden yang mencoreng wajah demokrasi itu terjadi pada Kamis (2/11/2025) dini hari sekitar pukul 04.00 WIB di Desa Sukmajaya.
Awalnya, para jurnalis hendak melakukan wawancara dengan salah satu pengawas konsultan proyek. Namun, suasana tiba-tiba berubah mencekam ketika sejumlah pekerja yang merasa terganggu melontarkan kata-kata kasar.
Seorang mandor bahkan meneriakkan ancaman mengerikan: “Pacul aja! Pacul aja!” sambil mengacungkan cangkul, seakan memberi komando pengeroyokan. Detik berikutnya, kekerasan pun pecah.
Korban berinisial H mengalami luka serius. Kepalanya bengkak, pinggang kanan lebam, gigi tengah patah, tangan kiri terluka, hingga terjatuh menimpa tumpukan material batu di lokasi. Jaket yang dikenakannya pun sobek akibat serangan brutal tersebut.
“Saya sudah melaporkan kejadian persekusi ini ke Polres Depok,” ungkap korban dengan wajah memar kepada awak media.
Ketua PWRI Kabupaten Bogor, Rohmat Selamat SH, MKn, mengecam keras aksi bar-bar tersebut. Menurutnya, apa yang dialami wartawan bukan sekadar kasus penganiayaan biasa, tetapi serangan langsung terhadap kebebasan pers.
“Ini bukan hanya menyerang seorang wartawan, tapi juga menghina seluruh insan pers di negeri ini. Intimidasi terhadap jurnalis sama saja dengan upaya membungkam demokrasi,” tegas Rohmat.
Ia menilai lemahnya penegakan hukum membuat kekerasan terhadap jurnalis terus berulang. Aparat jarang menerapkan UU Pers untuk menjerat pelaku, sehingga profesi wartawan kerap dibiarkan tanpa perlindungan hukum yang semestinya.
PWRI pun mendesak Kapolres Depok agar segera menangkap dan mengadili para pelaku pengeroyokan. Rohmat menekankan bahwa kasus ini tidak boleh ditangani setengah hati.
“Polisi harus bertindak tegas, transparan, dan menyeluruh. Jangan ada lagi ruang bagi premanisme di balik proyek miliaran rupiah yang dibiayai uang rakyat. Jika hukum tumpul menghadapi kekerasan terhadap pers, itu akan jadi kemunduran demokrasi,” pungkasnya.(Team).
